Info CPNS

Tukin dan TPP PNS: Kenapa Gaji PNS Pusat dan Daerah Bisa Beda Jauh?

Gaji pokok PNS sama secara nasional, tapi tukin PNS pusat dan TPP PNS daerah beda sumber dana dan rumus. Ini perbandingannya sebelum kamu memilih formasi.

Y
12 November 2026
📖 5 menit baca👁 75 views
Tukin dan TPP PNS: Kenapa Gaji PNS Pusat dan Daerah Bisa Beda Jauh?

Banyak pelamar mengira gaji PNS di kementerian dan di pemda itu sama, karena tabel gaji pokoknya memang satu untuk seluruh Indonesia. Yang bikin penghasilan bulanan bisa beda jauh adalah tunjangannya: tukin dan TPP. PNS instansi pusat menerima tunjangan kinerja (tukin), sedangkan PNS daerah menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namanya mirip, tapi sumber dana, dasar hukum, dan cara hitungnya berbeda.

Menjelang pendaftaran CPNS 2026, perbedaan ini layak kamu pahami sebelum memilih formasi. Memilih instansi pusat atau daerah artinya ikut memilih aturan tunjangan yang akan kamu terima bertahun-tahun ke depan. Artikel ini membandingkan keduanya dari sisi pelamar, lengkap dengan contoh angka dan sumbernya.

Gaji Pokok PNS Sama, Lalu Apa yang Membuatnya Beda?

Gaji pokok PNS diatur Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan berlaku sejak 1 Januari 2024. Besarannya mengikuti golongan dan masa kerja, mulai Rp1.685.700 untuk golongan Ia sampai Rp6.373.200 untuk golongan IVe. Angka ini sama untuk PNS kementerian maupun PNS kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau kamu ingin melihat gambaran gaji awal per ijazah, ada ulasan gaji pokok PNS per jenjang pendidikan.

Untuk PNS daerah, gaji pokok itu tetap ditanggung APBN dan disalurkan lewat Dana Alokasi Umum (DAU). Komponen yang menjadi tanggung jawab pemda adalah TPP dan sejumlah tunjangan lain. Di titik inilah jalurnya berpisah: tunjangan PNS pusat dibayar dari APBN, tunjangan PNS daerah dibayar dari APBD. Karena porsi tunjangan sering lebih besar dari gaji pokok, perbedaan sumber dana ini yang paling terasa di slip gaji.

Apa Itu Tukin dan Bagaimana Cara Hitungnya?

Tukin adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS di kementerian dan lembaga pusat. Besarannya ditetapkan lewat Peraturan Presiden yang berbeda untuk tiap instansi, lalu dibagi menurut kelas jabatan. Makin tinggi kelas jabatanmu, makin besar nominalnya, dan pembayarannya mengikuti capaian kinerja pegawai.

Contoh yang sering dikutip adalah Kementerian Keuangan. Berdasarkan Perpres 156/2014, tukin pegawai Kemenkeu berkisar dari Rp2,57 juta sampai Rp46,95 juta untuk kelas jabatan tertinggi (kelas 27). Kementerian lain punya tabel sendiri, jadi angka di satu instansi tidak bisa dipakai untuk menebak instansi lain. Perbandingan beberapa kementerian bisa kamu baca di ulasan tunjangan kinerja PNS di lima kementerian.

Apa Itu TPP Daerah dan Dari Mana Angkanya?

Di pemerintah daerah, tunjangan sejenis disebut Tambahan Penghasilan Pegawai. Dasarnya Pasal 58 PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: pemda dapat memberi TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan setelah mendapat persetujuan DPRD. Kriterianya meliputi beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lain.

Besaran TPP ditetapkan lewat peraturan kepala daerah (perkada). Banyak daerah memakai rumus yang mirip. Perbup Subang 20/2023 dan Perbup Paser 38/2023, misalnya, menghitung basic TPP dari besaran tukin BPK per kelas jabatan, lalu mengalikannya dengan tiga indeks:

Artinya, dua PNS dengan jabatan dan kelas yang sama bisa menerima TPP berbeda kalau bertugas di daerah yang kemampuan fiskalnya berbeda. Rumus persisnya tetap bisa berbeda di tiap daerah, jadi pegangan utamanya adalah perkada daerah yang kamu incar.

Tukin dan TPP, Mana yang Lebih Besar?

Jawabannya tergantung instansi dan daerahnya. Di daerah dengan kas besar, TPP bisa melampaui tukin kementerian. Pemprov DKI Jakarta lewat Pergub 69/2022 pernah menetapkan TPP tertinggi Rp127,71 juta per bulan untuk Sekretaris Daerah, sedangkan yang terendah sekitar Rp3,51 juta untuk CPNS di RSUD. Angka ini data 2022 dan hanya berlaku untuk DKI, jadi jangan dipakai untuk menebak daerah lain.

Sebaliknya, daerah dengan kemampuan fiskal terbatas bisa memberi TPP yang jauh lebih kecil. Ketua APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris pada Oktober 2025 menyebut ada daerah yang kesulitan membayar TPP setelah transfer ke daerah dipangkas (dikutip dari JPNN, 8/10/2025). Inilah sisi yang jarang dibahas: TPP lebih rentan terhadap kondisi keuangan daerah dibanding tukin yang dibiayai APBN.

Pemerintah juga pernah menyiapkan standar tukin untuk ASN daerah sebagai amanat Pasal 143 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Standar itu mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan, dan kemampuan keuangan daerah (DDTCNews, 27/12/2022). Sampai tulisan ini dibuat, kami belum menemukan PP standar tukin daerah yang sudah terbit, jadi anggap ini masih rencana.

Cara Memilih Formasi Pusat atau Daerah dari Sisi Tunjangan

Tunjangan bukan satu-satunya pertimbangan, tapi informasinya bisa kamu cari sebelum mendaftar. Beberapa langkah yang bisa kamu lakukan:

Kesalahan yang sering terjadi adalah memilih formasi hanya karena melihat angka tunjangan viral di media sosial. Angka seperti Rp127 juta adalah nilai untuk jabatan tertinggi, bukan untuk pegawai baru. Fokuslah pada angka di kelas jabatan formasi yang kamu lamar.

Satu hal lagi: angka di tabel tukin dan TPP adalah besaran untuk tiap kelas jabatan, bukan jaminan jumlah yang pasti masuk ke rekening. Pembayaran tukin mengikuti capaian kinerja, sedangkan TPP di banyak daerah juga dikaitkan dengan prestasi kerja, disiplin, dan tanggung jawab pegawai. Jadi, yang kamu terima setiap bulan masih bisa bergeser dari angka di tabel.

Jadi, Apa yang Harus Kamu Lakukan Sekarang?

Catat dua atau tiga instansi dan daerah incaranmu, lalu cari Perpres tukin atau perkada TPP masing-masing. Dari situ kamu bisa memperkirakan penghasilan realistis di awal karier, bukan sekadar menebak dari angka yang beredar. Setelah itu, siapkan diri untuk seleksinya: coba tryout SKD gratis di PintuASN supaya kamu tahu posisi kemampuanmu sebelum pendaftaran dibuka.

Baca juga

Sumber

#tukin pns#tpp pns daerah#gaji pns#tunjangan pns#cpns 2026#bimbel cpns 2027

Siap Latihan SKD CPNS Sekarang?

Kerjakan tryout SKD dengan format CAT BKN, lalu lihat subtes dan topik yang masih menahan nilaimu. Paket Gratis tanpa batas waktu.

🎯 Coba Tryout Gratis

Masih memilih tempat belajar? Baca panduan memilih bimbel CPNS 2027 atau lihat harga bimbel CPNS murah.

Panduan SKD: passing grade, format CAT BKN, latihan TWK, latihan TIU, latihan TKP.

Ditulis oleh · Tim Redaksi PintuASN