Kalau kamu sedang membidik CPNS di pemerintah daerah, ada satu angka yang sebaiknya kamu kenal: 30 persen. Itu batas maksimal belanja pegawai daerah terhadap total belanja APBD, dan aturannya mulai wajib dipenuhi pada 2027. Per Mei 2026, data Kemendagri menunjukkan 390 dari 415 kabupaten masih berada di atas batas itu, jadi tidak heran kalau banyak pemda memilih mengerem rekrutmen.
Artikel ini menjelaskan dari mana batas 30 persen itu berasal, daerah mana yang sudah menahan CPNS, bagaimana rencana pelonggarannya, dan apa yang bisa kamu lakukan sekarang sebagai pelamar. Semua angka diambil dari pemberitaan media nasional dan daerah yang dikutip di bagian Sumber.
Dari Mana Batas Belanja Pegawai 30 Persen Itu?
Aturannya ada di Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang biasa disebut UU HKPD. Pasal itu membatasi belanja pegawai daerah, di luar tunjangan guru yang disalurkan lewat transfer ke daerah, paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. Daerah yang sudah melewati batas diberi waktu penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang diundangkan, artinya mulai 2027 (DDTCNews, 9 Mei 2026).
Belanja pegawai di sini bukan cuma gaji PNS. Gaji dan tunjangan PPPK ikut dihitung, sehingga daerah yang banyak mengangkat PPPK dan honorer akan makin terdesak. Karena itu pemda perlu berhitung dulu sebelum menambah pegawai baru lewat CPNS.
Berapa Banyak Pemda yang Melewati Batas?
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memaparkan datanya. Dari 38 provinsi, 31 provinsi (81,58 persen) berada di atas 30 persen. Dari 415 kabupaten, 390 kabupaten (93,98 persen) melewati batas. Untuk kota, 92 dari 93 kota (98,93 persen) juga di atas 30 persen. Data ini dikutip DDTCNews pada 9 Mei 2026 dan diulang lagi dalam pemberitaan 21 Juli 2026.
Anggota Banggar DPR Dede Yusuf Macan Effendi menambahkan bahwa masih ada daerah dengan belanja pegawai 50 sampai 60 persen dari APBD. Artinya, bagi sebagian daerah, turun ke 30 persen bukan perkara beberapa bulan. Bagi calon pelamar, angka ini memberi gambaran kenapa formasi CPNS daerah terasa seret.
Daerah Mana yang Sudah Menahan Rekrutmen CPNS?
Beberapa contoh sudah muncul di pemberitaan. Pemprov Jambi menunda rekrutmen CPNS dan memilih menata PPPK lebih dulu. Menurut Antara Jambi (22 Mei 2026), belanja pegawai Jambi saat ini 38 persen dari APBD, sementara sekitar 6.438 PPPK paruh waktu sedang ditata dari honorer yang tersisa. Sekretaris Daerah Sudirman menegaskan targetnya.
"Kita harus mengurangi belanja pegawai sampai 30 persen pada 2027." (Sekda Provinsi Jambi Sudirman, dikutip dari Antara Jambi, 22/5/2026)
Sekda juga menyebut bahwa penerimaan ASN dan PPPK sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat, dan usulan formasi Jambi bergantung pada kuota dari pusat. Menurut pemberitaan yang sama, Jambi belum mengajukan usulan tersebut. Kalau kamu penasaran dengan usulan formasi guru Jambi yang sempat ramai, baca rincian usulan formasi CPNS 2027 Jambi.
Di Jawa Timur, Pemkab Ponorogo lebih tegas. Dikutip dari Antara Jatim (3 Mei 2026), kabupaten itu menerapkan moratorium rekrutmen ASN sampai 2027 untuk CPNS dan PPPK sekaligus. Belanja pegawainya 37 persen dan ditargetkan turun ke 30 persen sebelum akhir 2026. Ada risiko yang disebut pejabatnya: kalau target belum tercapai hingga 2027, dana transfer dari pusat berpotensi dipotong.
"Ini kebijakan sementara sampai struktur anggaran lebih sehat." (Sekretaris BKPSDM Ponorogo Suko Widodo, dikutip dari Antara Jatim, 3/5/2026)
Tidak semua daerah menutup pintu. Menurut JawaPos (2 Juni 2026), belanja pegawai Pemkab Mojokerto Rp750 miliar atau 28,49 persen dari APBD 2026 yang Rp2,632 triliun, jadi masih di bawah ambang batas. Pemkab berencana mengusulkan 400 sampai 500 CPNS ke pemerintah pusat karena sekitar 500 pegawainya akan pensiun. Sebaliknya, Pemkot Mojokerto masih di atas 43 persen. Satu wilayah, dua kondisi berbeda, dan itu yang perlu kamu perhatikan.
Bagaimana Rencana Pelonggaran Batas 30 Persen?
Pemerintah menyadari target ini berat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa masa transisi batas 30 persen akan diperpanjang lewat revisi UU APBN, dan ia sudah membahasnya dengan Menteri PANRB dan Menteri Keuangan.
"Kami menggunakan UU APBN, itu setara dengan UU HKPD." (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dikutip dari DDTCNews, 9/5/2026)
Pada 21 Juli 2026, Dede Yusuf menyebut Banggar DPR merestui rencana pelonggaran. Menurutnya, daerah yang belum mampu memenuhi batas bisa diberi kelonggaran hingga 2027, dan pada 2028 batasnya masih 50 persen. Sekitar 39 daerah dengan kondisi keuangan paling berat disebut akan dibantu tambahan DAU. Per hari ini, rencana itu masih berupa usulan dan pembahasan, belum ada aturan final yang bisa kamu pegang.
Apa Dampaknya untuk Kamu yang Mau Daftar CPNS Daerah?
Pelonggaran belum tentu langsung membuat formasi daerah melimpah. Pemda tetap harus menjaga belanja pegawainya turun bertahap, dan keputusan akhir soal kuota ada di pemerintah pusat lewat penetapan kebutuhan ASN. Jadi kamu sebaiknya tidak menggantungkan seluruh rencana pada satu daerah.
Ada tiga hal praktis yang bisa kamu lakukan. Pertama, cari tahu rasio belanja pegawai di daerah tujuanmu lewat pemberitaan atau laporan keuangan daerah, lalu bandingkan dengan 30 persen. Kedua, perhatikan sinyal dari pemda: moratorium, penataan PPPK, atau rencana usul formasi. Ketiga, siapkan rencana cadangan di instansi pusat, karena batas 30 persen ini mengatur APBD, bukan anggaran kementerian. Kalau masih ragu membedakannya, baca beda CPNS instansi pusat dan daerah. Untuk gambaran daerah yang sudah mengumumkan tidak membuka CPNS, cek juga daftar daerah yang tidak buka CPNS 2026.
Jadi, Apa yang Harus Kamu Lakukan Sekarang?
Selama menunggu kepastian, waktu terbaik adalah memperkuat skor SKD. Siapa pun yang lolos nanti, baik di pusat maupun di daerah, tetap harus melewati ambang batas nilai yang sama. Kamu bisa mulai dengan mencoba tryout SKD gratis di PintuASN untuk melihat posisi nilaimu hari ini, lalu fokus pada materi yang masih lemah.
Pantau juga kanal resmi seperti SSCASN BKN, situs KemenPANRB, dan pengumuman BKPSDM daerah pilihanmu, supaya tidak tertipu poster pendaftaran yang beredar sebelum waktunya.
Baca juga
- Perbedaan CPNS dan PPPK: Status, Usia, Tes, dan Gaji Pokok S1
- 139 Ribu Formasi CPNS Guru 2027, Fresh Graduate Tanpa PPG Bisa Daftar
- Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu 2027 Tanpa Tes, Ini Rinciannya
Sumber
- DDTCNews, "Belanja Pegawai Pemda Lampaui 30% APBD, Batasannya Bakal Direlaksasi", 9 Mei 2026: news.ddtc.co.id
- DDTCNews, "DPR Sarankan Batas Belanja Pegawai Pemda 30% Direlaksasi sampai 2028", 21 Juli 2026: news.ddtc.co.id
- Antara Jambi, "Pemerintah Provinsi Jambi tunda rekrutmen CPNS, fokus tata pegawai PPPK", 22 Mei 2026: jambi.antaranews.com
- Antara Jatim, "Pemkab Ponorogo terapkan moratorium rekrutmen ASN hingga 2027", 3 Mei 2026: jatim.antaranews.com
- JawaPos, "Belanja Pegawai Mojokerto Jadi Sorotan Jelang Batas 30 Persen", 2 Juni 2026: jawapos.com



