Kenaikan pangkat PNS sejak 1 Oktober 2025 bisa diusulkan setiap bulan, bukan lagi enam kali setahun. Perubahan ini ada di Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4 Tahun 2025 tentang periodisasi kenaikan pangkat. Kalau kamu sedang menyiapkan diri jadi CPNS, aturan ini penting karena menentukan seberapa cepat pangkatmu bisa naik setelah resmi menjadi PNS.
Perlu dicatat sejak awal: aturan ini mengubah jadwal pengusulan, bukan syaratnya. Pangkat tidak naik otomatis tiap bulan, dan jalurnya berbeda antara jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Artikel ini merangkum isi aturannya per Rabu, 5 November 2026, lalu menjelaskan apa artinya buat kamu yang baru mau masuk.
Apa Isi Aturan Periode Kenaikan Pangkat PNS yang Baru?
Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 ditetapkan di Jakarta pada 1 September 2025 oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dan diundangkan pada 2 September 2025. Pasal 2 menetapkan periode kenaikan pangkat pada tanggal 1 setiap bulan, mulai 1 Januari sampai 1 Desember. Artinya ada dua belas pintu usulan dalam setahun. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2025 dan sekaligus mencabut Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur periode sebelumnya.
Sebelumnya usulan kenaikan pangkat hanya bisa masuk dalam enam periode setahun. Jawa Pos (9/9/2025) memberitakan bahwa Kepala BKN meminta pengelola kepegawaian di instansi tidak menghambat hak pegawai dalam mengurus kenaikan pangkat. Dengan dua belas periode, PNS yang sudah memenuhi syarat tidak perlu menunggu terlalu lama hanya karena jadwal usulan belum dibuka.
Di aturan yang sama, kenaikan pangkat didefinisikan sebagai penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Jadi sifatnya penghargaan yang harus dipenuhi syaratnya, bukan hak yang jatuh sendiri tiap bulan.
Apa Bedanya Kenaikan Pangkat Pelaksana dan Fungsional?
Pembagian paling penting ada di jenis jabatan. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2025 menyebut kenaikan pangkat reguler sebagai penghargaan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana. Peraturan ini ditetapkan pada 20 Mei 2025 dan diundangkan pada 27 Mei 2025. Kalau kamu nanti menempati formasi pelaksana, inilah jalur yang kamu pakai.
Untuk jabatan fungsional, kenaikan pangkat mengikuti angka kredit. Panduan BKN menyebut Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional, sedangkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 hanya mengatur periodisasinya. Pegawai yang naik jenjang lalu diusulkan naik pangkat wajib memakai PAK Konversi. Jadi pejabat fungsional perlu mencatat kinerja dan mengumpulkan angka kredit lebih dulu sebelum usulan bisa diajukan.
Kalau kamu masih bimbang memilih formasi, perbandingan lengkapnya ada di artikel beda jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Soal batas usia pensiun yang ikut berbeda per jenjang, baca juga batas usia pensiun PNS per jabatan.
Seberapa Tinggi Pangkat Reguler Bisa Naik?
Pasal 2 Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2025 menyebut tiga hal. PNS yang memenuhi syarat dapat diberi kenaikan pangkat reguler. Kenaikan itu dapat diberikan melampaui pangkat atasan langsung. Dan batas atasnya adalah pangkat tertinggi sesuai kualifikasi pendidikan.
Poin kedua sering luput dibahas. Dulu pangkat pelaksana tertahan di bawah pangkat atasannya, sekarang tidak harus demikian. Pasal 3 juga mengatur peralihan: ketentuan lama tentang kenaikan pangkat reguler tetap berlaku sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung. Rincian syarat seperti masa kerja dalam pangkat dan penilaian kinerja tidak dirinci di pasal-pasal itu, jadi cek ketentuan teknis di bagian kepegawaian instansimu saat sudah menjadi PNS.
Apa Artinya Buat Kamu yang Baru Mau Jadi CPNS?
Pertama, aturan ini berlaku untuk PNS, bukan untuk CPNS yang masih menjalani masa percobaan. Selama masa itu kamu menerima hak yang berbeda, misalnya gaji 80 persen, seperti dibahas di hak CPNS di masa percobaan. Kenaikan pangkat baru relevan setelah pengangkatan menjadi PNS.
Kedua, jadwal usulan yang lebih rapat tidak menghapus syarat. Tetap ada penilaian kinerja dan kelengkapan berkas, dan usulan diajukan lewat pengelola kepegawaian instansi. Karena itu kebiasaan administratif yang rapi sejak hari pertama kerja akan sangat membantu. Simpan SK, penilaian kinerja, dan sertifikat pelatihan dalam satu folder.
Ketiga, kenaikan pangkat bukan satu-satunya komponen penghasilan. Selain gaji pokok yang mengikuti pangkat, ada komponen lain yang sudah kami rangkum di tunjangan PNS selain gaji pokok. Jangan menghitung masa depanmu hanya dari kecepatan naik pangkat.
Contoh Sederhana: Apa yang Berubah di Jadwal Usulan?
Bayangkan seorang PNS pelaksana yang syaratnya baru terpenuhi pada awal bulan. Dengan enam periode setahun, jarak antar periode usulan rata-rata dua bulan, sehingga berkasnya bisa menunggu cukup lama sebelum bisa diajukan. Dengan dua belas periode, jedanya maksimal sebulan, dan pengelola kepegawaian bisa memproses usulan di tanggal 1 berikutnya.
Gambaran itu hanya soal jadwal. Kapan pangkat benar-benar tercatat tetap bergantung pada kelengkapan berkas, penilaian kinerja, dan proses di instansi serta BKN. Karena itu jangan menjanjikan diri sendiri tanggal kenaikan tertentu sebelum bagian kepegawaian menyatakan usulanmu lengkap.
Kesalahan yang Sering Terjadi soal Kenaikan Pangkat
- Mengira pangkat naik otomatis tiap bulan. Yang berubah adalah jadwal usulan, bukan syarat naik.
- Menyamakan jalur pelaksana dan fungsional. Pelaksana memakai kenaikan pangkat reguler, fungsional memakai angka kredit.
- Terlambat mengurus berkas, padahal periode usulan kini terbuka tiap tanggal 1.
- Mengandalkan info dari grup chat tanpa mengecek Peraturan BKN dan edaran instansi.
Jadi, Apa yang Harus Kamu Lakukan Sekarang?
Pilih formasi dengan membandingkan jalur kariernya, bukan hanya nama instansinya. Kalau kamu tertarik jalur fungsional, siapkan mental untuk mengumpulkan angka kredit. Kalau memilih pelaksana, pahami bahwa pangkat bisa naik reguler sampai batas pendidikanmu.
Sambil menunggu pembukaan seleksi, kemampuan tes tetap jadi gerbang pertama. Kamu bisa coba tryout SKD gratis di PintuASN untuk mengukur posisimu.
Baca juga
- Larangan PNS: 14 Hal yang Dilarang PP 94/2021 dan Sanksi Bolos Kerja
- Tahapan Seleksi CPNS: 12 Tahap dari Daftar sampai Dapat NIP
- Pensiun PPPK: UU Sudah Menjamin, Aturan Pelaksananya Belum Terbit
Sumber
- Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS, JDIH BPK, ditetapkan 1 September 2025.
- Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler PNS, Pasal.id, ditetapkan 20 Mei 2025.
- Jawa Pos, "Gebrakan Baru Kenaikan Pangkat PNS Kini Bisa Sebulan Sekali", 9 September 2025.
- BKN, E-booklet FAQ Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional, Desember 2025.



