Banyak pelamar CPNS sibuk menghafal kisi-kisi SKD, tapi jarang yang membaca aturan main setelah lolos. Padahal larangan PNS sudah diatur rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 5 aturan ini memuat 14 larangan, mulai dari menyalahgunakan wewenang sampai mendukung calon tertentu saat pemilu. Melanggarnya bisa berujung potong tunjangan kinerja, turun jabatan, bahkan diberhentikan.
Aturan ini relevan buat kamu yang sedang menyiapkan CPNS 2026 atau sekolah kedinasan. Begitu NIP terbit, kamu terikat aturan disiplin yang sama dengan PNS lain. Di artikel ini kamu akan menemukan 14 larangan itu satu per satu, contoh situasinya, jenis hukumannya, dan berapa hari bolos yang bisa membuat seorang PNS kehilangan statusnya. Foto: RRI/Humas Pemko Tanjungpinang
Apa Itu PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS?
PP 94/2021 ditetapkan dan diundangkan pada 31 Agustus 2021, menggantikan PP 53/2010 yang lebih dulu dipakai. Isinya terbagi menjadi dua kelompok besar: kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang harus dihindari. Pasal 2 menyebutnya singkat, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
Satu hal yang sering terlewat, pelanggaran disiplin tidak hanya dihitung saat jam kantor. Pasal 1 angka 6 mendefinisikan pelanggaran disiplin sebagai setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar kewajiban atau larangan, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Artinya, unggahan media sosial di akhir pekan pun bisa masuk hitungan kalau isinya melanggar.
14 Larangan PNS Menurut Pasal 5 PP 94/2021
Berikut daftar larangan PNS persis seperti urutan huruf a sampai n di Pasal 5. Penjelasan singkat di tiap poin adalah gambaran situasi agar lebih mudah dibayangkan, bukan bunyi pasal.
- Menyalahgunakan wewenang. Misalnya memakai jabatan untuk mempercepat urusan kerabat di luar prosedur.
- Menjadi perantara untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan memakai kewenangan orang lain, yang diduga ada konflik kepentingan dengan jabatan.
- Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
- Bekerja di lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- Bekerja di perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing, kecuali ditugaskan PPK.
- Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Contohnya membawa pulang laptop kantor lalu menyewakannya.
- Melakukan pungutan di luar ketentuan. Biaya tambahan di loket layanan tanpa dasar aturan masuk di sini.
- Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
- Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.
- Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
- Melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan pihak yang dilayani. Sengaja menunda berkas warga termasuk contohnya.
- Memberi dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah, calon anggota DPR, DPD, atau DPRD dengan cara-cara yang dirinci dalam aturan.
Rincian larangan soal pemilu
Larangan nomor 14 paling sering jadi berita setiap musim pemilu dan pilkada. PP 94/2021 merincinya menjadi tujuh cara yang dilarang:
- ikut kampanye;
- menjadi peserta kampanye dengan atribut partai atau atribut PNS;
- menjadi peserta kampanye sambil mengerahkan PNS lain;
- menjadi peserta kampanye dengan fasilitas negara;
- membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah kampanye;
- mengadakan kegiatan yang mengarah ke keberpihakan, seperti pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS di unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat;
- memberi surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk.
Jadi, sebagai PNS kamu tetap boleh memilih di bilik suara. Yang dilarang adalah menunjukkan dukungan secara aktif lewat cara-cara di atas.
Jenis Hukuman Disiplin PNS: Ringan, Sedang, dan Berat
Pasal 8 membagi hukuman disiplin menjadi tiga tingkat. Tingkat yang dijatuhkan bergantung pada jenis pelanggaran dan seberapa besar dampaknya, apakah hanya ke unit kerja, ke instansi, atau sampai ke pemerintah dan negara.
- Ringan: teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
- Sedang: pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6, 9, atau 12 bulan.
- Berat: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Potongan tukin 25% terdengar kecil, tapi kalau berlangsung 12 bulan, totalnya sama dengan kehilangan tukin tiga bulan penuh.
Berapa Hari Bolos yang Bikin PNS Diberhentikan?
Kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja punya tabel sanksi yang jelas di PP 94/2021. Hitungannya kumulatif dalam satu tahun, dan hanya berlaku untuk ketidakhadiran tanpa alasan yang sah.
- 3 hari kerja: teguran lisan.
- 4 sampai 6 hari: teguran tertulis.
- 7 sampai 10 hari: pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 11 sampai 13 hari: potong tukin 25% selama 6 bulan.
- 14 sampai 16 hari: potong tukin 25% selama 9 bulan.
- 17 sampai 20 hari: potong tukin 25% selama 12 bulan.
- 21 sampai 24 hari: turun jabatan setingkat selama 12 bulan.
- 25 sampai 27 hari: dibebaskan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan.
- 28 hari kerja atau lebih: diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Ada satu ketentuan lagi yang perlu dicatat. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 10 hari kerja berturut-turut juga bisa diberhentikan, meski total bolosnya dalam setahun belum sampai 28 hari.
Kesalahan yang Sering Dianggap Sepele
Banyak pelanggaran berawal dari kebiasaan yang dianggap wajar. Menerima bingkisan dari pihak yang sedang kamu layani, misalnya, bisa masuk larangan menerima hadiah terkait jabatan. Membagikan ajakan memilih calon tertentu ke grup kantor atau keluarga juga bisa masuk rincian larangan soal ajakan, imbauan, atau seruan yang sudah disebut di atas.
Kebiasaan lain adalah izin tidak masuk tanpa surat resmi. Satu dua hari mungkin tidak terasa, tapi karena hitungannya kumulatif setahun, absen kecil-kecil bisa menumpuk. Kalau memang perlu libur, gunakan hak cuti yang tersedia. Kamu bisa membaca jenis-jenisnya di artikel 7 jenis cuti PNS.
Jadi, Apa yang Harus Kamu Lakukan Sekarang?
Kalau kamu masih di tahap persiapan, simpan daftar 14 larangan ini dan baca ulang setelah lolos. Ingat juga bahwa masa CPNS adalah masa percobaan, sehingga catatan disiplin yang buruk bisa membuatmu gagal diangkat. Penjelasannya ada di artikel 7 hal yang bikin CPNS gagal diangkat jadi PNS.
Untuk sekarang, fokus utamamu tetap lolos seleksinya dulu. Latih kemampuan SKD secara rutin lewat tryout SKD di PintuASN, terutama materi TWK yang juga membahas integritas dan nilai-nilai ASN.
Sumber
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan 31 Agustus 2021
- Sekretariat Kabinet, "PP 94/2021 tentang Disiplin PNS: Inilah Kewajiban dan Larangan Bagi PNS", 15 September 2021
- RRI Tanjungpinang, "Pemko Tanjungpinang Gelar Apel Bersama", 30 Maret 2026 (foto cover)



