Banyak pelamar CPNS sibuk mengejar formasi, tapi jarang yang tahu hak apa saja yang didapat setelah resmi jadi abdi negara. Salah satunya soal jenis cuti PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur tujuh jenis cuti, masing-masing dengan syarat masa kerja dan lama yang berbeda.
Aturan ini relevan buat kamu yang sedang menimbang jalur CPNS atau PPPK, karena hak cuti keduanya ternyata tidak sama. Ada juga beberapa aturan kecil yang sering bikin kaget pegawai baru, misalnya cuti tahunan yang belum bisa diambil di tahun pertama.
Ada Berapa Jenis Cuti PNS?
Menurut ringkasan Sekretariat Kabinet (25/4/2017), PP 11/2017 membagi cuti PNS menjadi tujuh jenis: cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Cuti diberikan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang mendapat delegasi wewenang darinya.
Artinya, cuti tidak cukup dengan izin lisan ke atasan. Setiap pengajuan tercatat dan berpengaruh ke administrasi kepegawaianmu, jadi kebiasaan mengajukan cuti dengan rapi sebaiknya dibangun sejak masa CPNS.
Cuti Tahunan dan Cuti Besar: Berapa Lama?
Cuti tahunan 12 hari kerja
PNS berhak atas cuti tahunan 12 hari kerja setelah bekerja paling singkat satu tahun secara terus-menerus. Jadi kalau kamu baru diangkat sebagai CPNS, jangan berharap bisa langsung mengambil cuti tahunan di bulan-bulan awal. Hak cuti tahunan yang tidak terpakai bisa dibawa ke tahun berikutnya dengan batas tertentu, dan rinciannya sebaiknya kamu cek langsung di bagian kepegawaian instansi.
Dulu guru dan dosen PNS dianggap sudah memakai cuti tahunan saat libur sekolah atau libur kuliah. Ketentuan ini berubah lewat PP 17/2020, yang menegaskan guru dan dosen PNS juga berhak atas cuti tahunan, seperti diberitakan Detik dan Bisnis pada Juli 2020.
Buat CPNS, perlu diingat juga bahwa tahun pertama biasanya diisi pelatihan dasar dan masa percobaan. Jadwal Latsar bisa padat, jadi rencana liburan panjang sebaiknya ditunda sampai statusmu aman dan hak cuti tahunan sudah terbuka.
Cuti besar 3 bulan
Cuti besar diberikan paling lama tiga bulan kepada PNS yang sudah bekerja minimal lima tahun terus-menerus. PPK boleh menangguhkannya paling lama satu tahun kalau ada kepentingan dinas mendesak, kecuali cuti besar untuk kepentingan agama seperti ibadah haji. Konsekuensinya, PNS yang mengambil cuti besar tidak mendapat cuti tahunan di tahun yang sama.
Cuti Sakit dan Cuti Melahirkan
Cuti sakit sampai 14 hari cukup dengan surat keterangan dokter. Kalau lebih lama, surat keterangan harus dari dokter pemerintah. Lamanya bisa sampai satu tahun dan diperpanjang paling lama enam bulan berdasarkan keterangan tim penguji kesehatan. PNS perempuan yang mengalami gugur kandungan berhak cuti sakit paling lama satu setengah bulan.
Cuti melahirkan diberikan tiga bulan untuk kelahiran anak pertama sampai ketiga sejak menjadi PNS. Untuk anak keempat dan seterusnya, PNS tidak lagi memakai cuti melahirkan, melainkan cuti besar. Detail ini penting kalau kamu sedang merencanakan keluarga, karena cuti besar punya syarat masa kerja lima tahun.
Cuti Alasan Penting, Cuti Bersama, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara
- Cuti karena alasan penting: paling lama satu bulan, misalnya ketika keluarga inti sakit keras atau meninggal, mengurus hak keluarga yang meninggal, atau saat melangsungkan pernikahan.
- Cuti bersama: ditetapkan lewat keputusan presiden dan tidak mengurangi jatah cuti tahunan. PNS yang tetap bertugas saat cuti bersama mendapat tambahan hak cuti tahunan.
- Cuti di luar tanggungan negara: untuk alasan pribadi yang mendesak, dengan syarat masa kerja minimal lima tahun. Lamanya paling lama tiga tahun dan bisa diperpanjang satu tahun, perlu persetujuan Kepala BKN, dan selama itu PNS tidak menerima gaji serta masa cutinya tidak dihitung sebagai masa kerja.
Cuti di luar tanggungan negara jarang dibahas, padahal dampaknya besar. Jabatanmu harus diisi orang lain selama kamu cuti, jadi pikirkan baik-baik sebelum mengajukannya.
Cuti PNS vs Cuti PPPK, Apa Bedanya?
PPPK punya hak cuti yang lebih sedikit. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti PPPK menyebut empat jenis cuti: cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Cuti tahunan PPPK juga baru bisa diambil setelah bekerja paling sedikit satu tahun terus-menerus.
Yang tidak ada di aturan PPPK adalah cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Ini masuk akal karena PPPK bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Kalau kamu sedang menimbang dua jalur ini, perbedaan hak cuti bisa jadi salah satu pertimbangan, selain soal jaminan pensiun PPPK yang aturan pelaksananya belum terbit.
Satu catatan lagi: aturan teknis cuti bisa diatur lebih rinci oleh masing-masing instansi, misalnya lewat surat edaran internal. Kementerian Kesehatan, contohnya, menerbitkan surat edaran sendiri soal tata cara cuti ASN di lingkungannya. Jadi setelah lolos, baca juga aturan cuti di instansi tempatmu bekerja.
Kesalahan yang Sering Terjadi Soal Cuti
Kesalahan paling umum adalah menganggap cuti bisa diambil kapan saja. Padahal cuti tahunan menunggu masa kerja satu tahun, dan cuti besar menunggu lima tahun. Banyak CPNS juga lupa bahwa mangkir tanpa izin bisa berujung sanksi disiplin. Soal ini sudah kami bahas di artikel larangan PNS dan sanksi bolos kerja.
Kesalahan lain adalah tidak mengurus surat dokter yang tepat untuk cuti sakit panjang. Untuk lebih dari 14 hari, surat dari dokter pemerintah wajib ada. Masa CPNS juga punya aturan ketat sendiri, karena pelanggaran saat masa percobaan bisa membuat CPNS diberhentikan sebelum diangkat jadi PNS.
Jadi, Apa yang Harus Kamu Lakukan Sekarang?
Kalau kamu masih di tahap persiapan, simpan dulu ringkasan ini sebagai bekal. Hak cuti, jam kerja PNS, dan tunjangan adalah gambaran nyata kehidupan setelah lolos, jadi bisa membantu kamu memilih jalur CPNS atau PPPK dengan lebih sadar.
Langkah berikutnya tetap sama: lolos seleksinya dulu. Kalau ingin mengukur kesiapanmu, kamu bisa coba tryout SKD gratis di PintuASN sebelum formasi dibuka.
Baca juga
- Tunjangan PNS Selain Gaji Pokok: 8 Komponen dan Besarannya 2026
- Gaji CPNS 80 Persen: Hak yang Beda dari PNS di Masa Percobaan
- Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana: Beda Karier, Tunjangan, Pensiun
Sumber
- Sekretariat Kabinet, PP No. 11/2017: Inilah Aturan Tentang Cuti Bagi PNS, 25 April 2017
- JDIH Kemenkeu, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- Detik, Aturan Cuti dan Pemecatan PNS Diubah, Begini Rinciannya, Juli 2020
- Bisnis.com, Penting! Aturan Terbaru Cuti dan Pemberhentian PNS, 29 Juli 2020
- JDIH BKN, Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PPPK
- JDIH Kemenkes, SE Nomor HK.02.02/A/3146/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Cuti bagi ASN di Lingkungan Kemenkes



