Banyak calon pelamar CPNS yang sudah punya usaha kecil: jualan online, katering rumahan, jasa desain, atau toko kelontong warisan orang tua. Pertanyaan yang sering muncul pun sama: PNS boleh punya usaha sampingan atau tidak? Kalau lolos nanti, apakah usaha itu harus ditutup?
Jawaban singkatnya: tidak ada pasal yang melarang PNS punya usaha. Aturan lama yang membatasi PNS berbisnis sudah dicabut lewat PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Meski begitu, ada sejumlah batas yang wajib dijaga, dan beberapa di antaranya diancam hukuman disiplin berat. Artikel ini merangkum isi pasalnya supaya kamu bisa menimbang dari sekarang, sebelum pendaftaran dibuka. Foto: Humas Kementerian PANRB
Aturan Lama yang Membatasi PNS Berbisnis Sudah Dicabut
Dulu, pegawai negeri dibatasi oleh PP Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta. Aturan disiplin berikutnya, PP 30/1980, bahkan melarang PNS berusaha, baik resmi maupun sambilan. Karena itulah anggapan "PNS tidak boleh berbisnis" masih bertahan sampai sekarang.
Situasinya berubah pada 31 Agustus 2021. Hari itu PP 94/2021 ditetapkan dan langsung berlaku. Pasal 45 PP tersebut menyatakan PP 6/1974 dicabut dan tidak berlaku lagi, begitu juga PP 53/2010 tentang Disiplin PNS (kecuali bagian jenis hukuman disiplin sedang). Konsultan hukum di Hukumonline (28/10/2025) juga menyimpulkan bahwa UU ASN maupun PP 94/2021 tidak memuat larangan tegas bagi PNS untuk punya usaha sampingan.
Isi Larangan PNS di PP 94/2021 yang Menyentuh Usaha
Pasal 5 PP 94/2021 memuat 14 larangan untuk PNS. Tidak satu pun berbunyi "dilarang berusaha". Yang ada adalah larangan perilaku yang bisa muncul ketika seorang PNS punya bisnis. Kalau mau membaca daftar lengkapnya, kami sudah merangkum 14 larangan PNS dalam PP 94/2021. Yang paling relevan untuk pemilik usaha ada enam:
- Menyalahgunakan wewenang (huruf a). Jabatan tidak boleh dipakai untuk melancarkan urusan bisnis sendiri.
- Menjadi perantara untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan memakai kewenangan orang lain yang diduga konflik kepentingan dengan jabatan (huruf b).
- Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing, kecuali ditugaskan Pejabat Pembina Kepegawaian (huruf e).
- Memiliki, menjual, atau menyewakan barang milik negara secara tidak sah (huruf f). Laptop, kendaraan, atau ruang kantor tidak boleh ikut dipakai untuk usaha.
- Melakukan kegiatan yang merugikan negara (huruf h).
- Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan (huruf k).
SmartLegal (24/12/2024) memberi contoh yang gampang dibayangkan: pegawai BKN tidak boleh membuka kursus CPNS yang menyebarkan soal tes, dan pegawai ATR/BPN tidak boleh menjalankan bisnis jual beli tanah. Usahanya sendiri tidak dilarang, tapi bidangnya bersinggungan langsung dengan kewenangan jabatan.
Kewajiban yang Tetap Harus Dipenuhi Pemilik Usaha
Selain larangan, Pasal 4 PP 94/2021 memuat kewajiban yang juga membatasi cara kamu menjalankan usaha. PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi (huruf c). Artinya, kalau ada benturan antara urusan dagangan dan tugas kantor, tugas kantor yang menang.
Kewajiban berikutnya adalah masuk kerja dan menaati jam kerja (huruf f). Membalas chat pembeli atau mengurus pesanan di jam dinas bisa dianggap melanggar. Aturan jam kerja ini cukup ketat; kamu bisa membaca ketentuan jam kerja PNS 37,5 jam seminggu untuk gambaran detailnya. PNS juga wajib memakai dan memelihara barang milik negara dengan baik (huruf g), jadi fasilitas kantor tidak boleh dipinjam untuk operasional usaha.
Penghasilan usaha wajib masuk laporan harta
Pasal 4 huruf e mewajibkan PNS melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang. Menurut Hukumonline, yang merujuk SE MenPANRB Nomor 2 Tahun 2023, harta dari usaha dilaporkan lewat LHKASN, yaitu LHKPN atau SPT Tahunan sesuai jabatan. Jadi usaha sampingan sebaiknya dikelola rapi sejak awal: pembukuan jelas, rekening terpisah, dan pajak dibayar.
Sanksi Kalau Batasnya Dilanggar
Bagian ini yang sering luput. Pasal 14 PP 94/2021 menyebut beberapa larangan di atas langsung masuk kategori hukuman disiplin berat, di antaranya menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara dengan konflik kepentingan, bekerja di perusahaan asing tanpa penugasan, dan menerima hadiah terkait jabatan.
Menurut Pasal 8 ayat (4), hukuman disiplin berat ada tiga jenis: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dengan kata lain, usaha yang salah kelola bisa membuat kursi PNS yang didapat dengan susah payah ikut hilang.
Tiga pertanyaan sebelum menjalankan usaha
Supaya tidak salah langkah, ajukan tiga pertanyaan ini ke diri sendiri. Pertama, apakah usaha ini butuh waktumu di jam dinas? Kalau iya, cari orang lain yang menjalankannya di jam kerja, misalnya keluarga atau karyawan. Kedua, apakah pelanggan atau mitra usahamu punya urusan dengan kantormu? Kalau iya, risikonya masuk wilayah konflik kepentingan. Ketiga, apakah ada fasilitas kantor yang ikut terpakai, sekecil apa pun, seperti printer, mobil dinas, atau jaringan internet kantor? Kalau ketiganya dijawab "tidak", posisimu jauh lebih aman.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Kesalahan pertama adalah menganggap semua usaha aman karena tidak ada larangan tegas. Padahal tiap instansi bisa punya aturan internal dan kode etik yang lebih ketat. Sebelum membuka atau melanjutkan usaha setelah lolos, tanyakan dulu ke unit kepegawaian di instansimu.
Kesalahan kedua adalah memilih bidang usaha yang bersinggungan dengan tugas. Contohnya pegawai di bagian pengadaan yang juga punya toko alat tulis dan ikut menjadi penyedia di kantornya sendiri. Kesalahan ketiga, menyepelekan etika. Pojoksatu (1/12/2025) mengingatkan bahwa PNS pemilik usaha tetap terikat kode etik, termasuk integritas dan netralitas. Nilai ini sejalan dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK yang nanti kamu pelajari saat Latsar.
Jadi, Apa yang Harus Kamu Lakukan Sekarang?
Kalau kamu sudah punya usaha dan berencana ikut CPNS, kamu tidak perlu buru-buru menutupnya. Mulai sekarang, biasakan menjalankannya di luar jam kerja, pisahkan keuangannya, dan pastikan bidangnya tidak bersinggungan dengan formasi yang kamu incar. Begitu lolos, cek aturan internal instansi dan laporkan hartanya sesuai ketentuan.
Sambil menunggu pendaftaran CPNS 2026 dibuka, pakai waktumu untuk persiapan tes. Kamu bisa coba tryout SKD gratis di PintuASN untuk mengukur posisimu lebih dulu.
Baca juga
- CPNS Diberhentikan: 7 Hal yang Bikin Gagal Diangkat Jadi PNS
- Gaji CPNS 80 Persen: Hak yang Beda dari PNS di Masa Percobaan
- Tunjangan PNS Selain Gaji Pokok: 8 Komponen dan Besarannya 2026
Sumber
- JDIH BKN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (31 Agustus 2021)
- Hukumonline, Bolehkah PNS Punya Usaha Sampingan? (28 Oktober 2025)
- SmartLegal, Apakah PNS Boleh Punya PT atau CV Pribadi? (24 Desember 2024)
- Pojoksatu, PNS Mau Buka Usaha? Simak 5 Syarat Resmi Biar Tidak Dicopot Jabatan (1 Desember 2025)
- Setkab, HUT Ke-52 Korpri, Menteri PANRB Dorong Digitalisasi dalam Birokrasi (29 November 2023), sumber foto



