Begitu SK CPNS keluar, pertanyaan yang sering muncul di grup angkatan ternyata sederhana: besok pakai baju apa? Jawabannya ada di aturan seragam ASN yang berlaku sekarang, yaitu Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, ditambah Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 soal batik Korpri. Dua aturan ini menentukan warna kemeja kamu dari Senin sampai Sabtu.
Kenapa perlu dipahami sejak masih pelamar? Karena seragam bukan urusan gaya. Pemakaian pakaian dinas ikut dinilai di Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan pelanggarannya bisa berujung sanksi disiplin. Kalau kamu sedang menyiapkan diri jadi CPNS atau PPPK, catatan ini membantu kamu tidak salah kostum di minggu pertama. Foto: Kemhan
Aturan Seragam ASN yang Berlaku Sekarang
Permendagri 10/2024 ditetapkan pada 25 Juli 2024 dan diundangkan sekaligus berlaku sejak 20 Agustus 2024, menurut data JDIH BPK. Aturan ini mencabut Permendagri 11/2020 yang sebelumnya mengatur hal serupa. Cakupannya adalah ASN di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah, jadi pegawai pemprov, pemkab, dan pemkot. Kementerian atau lembaga pusat lain biasanya punya peraturan seragam sendiri, walaupun polanya banyak yang mirip.
Perubahan paling terasa ada di status pegawai. Dikutip dari CNBC Indonesia (11/9/2024), aturan baru ini memperlakukan PNS dan PPPK sama karena keduanya sama-sama ASN. Di aturan lama, PPPK tidak boleh memakai PDH khaki. Sekarang PPPK memakai jadwal yang sama dengan PNS. Ini relevan juga buat kamu yang sedang menimbang perbedaan CPNS dan PPPK, karena urusan seragam tidak lagi jadi pembeda.
Jadwal Seragam PNS dari Senin sampai Sabtu
Pola mingguannya cukup mudah dihafal. Berikut jadwal pakaian dinas harian (PDH) menurut Permendagri 10/2024:
- Senin dan Selasa: PDH warna khaki.
- Rabu: PDH kemeja putih dengan bawahan gelap.
- Kamis dan Jumat: batik, tenun, atau lurik, atau pakaian khas daerah sesuai ketetapan kepala daerah.
- Sabtu: batik, tenun, atau lurik, khusus untuk pemda yang masih menerapkan enam hari kerja.
Ada detail kecil soal lengan baju. Pejabat pimpinan tinggi boleh memakai lengan panjang atau pendek, sedangkan administrator, pengawas, pelaksana, dan pejabat fungsional memakai lengan pendek. Sebagai CPNS yang biasanya masuk lewat jabatan pelaksana atau fungsional ahli pertama, kamu hampir pasti memakai lengan pendek untuk PDH khaki dan kemeja putih.
Karena kepala daerah diberi ruang menetapkan pakaian khas daerah, isi lemari ASN di Bali, Aceh, atau Papua bisa sedikit berbeda di hari Kamis dan Jumat. Permendagri juga memberi waktu paling lama satu tahun bagi kepala daerah untuk menyesuaikan peraturan kepala daerahnya, jadi aturan teknis di tiap pemda biasanya sudah terbit dalam bentuk perbup, perwali, atau pergub.
Batik Korpri Hari Kamis: Isi SE Kepala BKN 2/2026
Pada 22 Januari 2026, Kepala BKN menetapkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Surat ini ditujukan ke pejabat pembina kepegawaian dan seluruh pegawai ASN, termasuk PPPK penuh waktu dan paruh waktu. BKN menyebut jumlah pegawai ASN sudah lebih dari 6,5 juta orang yang tersebar di 643 instansi, dan batik Korpri dipakai sebagai identitas bersama.
Menurut surat edaran itu, pegawai ASN agar memakai batik Korpri pada waktu berikut:
- setiap hari Kamis;
- upacara hari ulang tahun Korpri;
- tanggal 17 setiap bulan;
- upacara hari besar nasional;
- upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang;
- pelantikan pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional;
- rapat atau pertemuan yang diselenggarakan Korpri.
Jadi, kalau di Permendagri hari Kamis masih bebas memilih batik, tenun, atau lurik, edaran BKN mengarahkan pilihannya ke batik Korpri. Pejabat pembina kepegawaian juga boleh menambah hari pemakaian sesuai kebutuhan instansinya. Itu sebabnya ada kantor yang memakai batik Korpri lebih sering. Cara paling aman adalah mengikuti surat edaran internal instansi tempat kamu ditempatkan.
Pakaian Sipil Lengkap dan Atribut yang Wajib Ada
Selain PDH, ada Pakaian Sipil Lengkap (PSL). Untuk pria, PSL berupa jas gelap, kemeja putih lengan panjang, celana senada, dasi, dan sepatu hitam. Untuk wanita, jas gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang senada, dan sepatu hitam. PSL dipakai di acara kenegaraan, acara resmi, perjalanan dinas ke luar negeri, pelantikan pejabat, dan saat menerima Satyalancana Karya Satya.
Seragam juga dilengkapi atribut, misalnya papan nama, lencana Korpri, tanda jabatan, dan tanda pengenal. Wanita berhijab atau sedang hamil boleh menyesuaikan atribut dan kelengkapannya. Untuk ASN pria, ada ketentuan rambut pendek, rapi, dan tidak diwarnai mencolok.
Kabar baiknya, kamu tidak perlu khawatir soal biaya. Pasal 30 Permendagri 10/2024 mengatur bahwa pakaian dinas dibiayai APBN untuk kementerian dan APBD untuk pemerintah daerah, seperti dijelaskan dalam laman KPU Kabupaten Nduga (24/12/2025). Dalam praktiknya, jadwal pengadaan di tiap instansi bisa berbeda, jadi tanyakan ke bagian kepegawaian saat kamu mulai bertugas.
Sanksi Kalau Salah Seragam
Permendagri 10/2024 menyebut pelanggaran kewajiban berpakaian dinas dikenai sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. Yang lebih sering terasa dampaknya: penggunaan pakaian dinas menjadi indikator penilaian perilaku kerja di SKP. Nilai SKP ini dipakai untuk banyak hal, termasuk evaluasi masa percobaan CPNS.
Artinya, disiplin seragam ikut membentuk penilaian atasan sejak tahun pertama. Masa CPNS sendiri sudah cukup padat, mulai dari tahapan Latsar CPNS sampai pemenuhan aturan jam kerja PNS. Hal kecil seperti salah kostum sebaiknya tidak menambah catatan.
Jadi, Apa yang Harus Kamu Siapkan Sekarang?
Kalau kamu masih pelamar, simpan jadwal ini sebagai gambaran kehidupan kerja ASN: khaki di awal pekan, putih di hari Rabu, dan batik Korpri di hari Kamis serta tanggal 17. Begitu dinyatakan lulus, cek aturan internal instansi dan pemda tempat kamu ditempatkan, karena detail pakaian khas daerah dan hari tambahan batik Korpri bisa berbeda.
Sebelum sampai ke tahap itu, tentu kamu harus lolos seleksinya dulu. Kalau mau mengukur kesiapanmu menghadapi SKD, kamu bisa coba tryout SKD gratis di PintuASN dan lihat bagian mana yang masih perlu dikejar.
Baca juga
- Larangan PNS: 14 Hal yang Dilarang PP 94/2021 dan Sanksi Bolos Kerja
- Nilai Dasar ASN BerAKHLAK: Arti 7 Nilai dan Contoh Perilakunya
- Berkas Usul NIP CPNS: 12 Dokumen Setelah Lulus Akhir dan Aturan Meterai
Sumber
- JDIH BPK, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024
- BKN, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri (22 Januari 2026)
- CNBC Indonesia, Aturan Baru Mendagri, Pakaian Dinas PNS dan PPPK Resmi Disamakan (11 September 2024)
- Pojoksatu, Aturan Baru Seragam ASN, Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 (10 September 2024)
- KPU Kabupaten Nduga, ASN Tak Wajib Beli Pakaian Dinas Pakai Uang Pribadi (24 Desember 2025)
- Kemhan, Pusrehabkeshan Kemhan Peringati HUT Korpri ke-54 (foto cover)



